Ekonomi

1. Tantangan Utama Ekonomi Indonesia 2025

A. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat

• Pertumbuhan Q1 2024: 5,11% (yoy), turun dari Q4 2023 (5,04%) – terendah dalam 3 tahun (BPS).
• Penyebab:
  • Konsumsi rumah tangga melemah (inflasi tinggi).
  • Ekspor komoditas (nikel, batu bara) turun karena harga global.

B. Inflasi & Daya Beli Rakyat

• Inflasi Juni 2024: 2,8% (yoy), tapi harga pangan lokal seperti beras (+18%), cabai (+34%), dan minyak goreng masih memberatkan.
• Dampak:
  • 22,5 juta orang masuk kategori miskin ekstrem (bank data Kemensos).
  • Gizi buruk meningkat di daerah tertinggal (NTT, Papua).

C. Ketergantungan pada Impor

• Paradoks SDA: Indonesia ekspor nikel/batu bara, tapi impor pangan besar-besaran (gandum, gula, bawang).
• Risiko: Rentan krisis jika terjadi gejolak global (e.g., Perang Ukraina, supply chain disruption).

D. Utang & Defisit APBN

• Utang pemerintah: Rp8.300 triliun (40% PDB) – terbesar sepanjang sejarah.
• Subsidi energi: Rp500 triliun (2024) menggerus anggaran kesehatan/pendidikan.

2. Kebijakan Kontroversial

A. Omnibus Law Cipta Kerja

• Klaim pemerintah: Memudahkan investasi, ciptakan lapangan kerja.
• Kritik:
  • Upah buruh ditekan (sistem hourly wage).
  • Lingkungan dikorbankan (izin usaha diperlonggar).

B. Pemindahan IKN

• Anggaran: Rp466 triliun (2022–2024) di tengah defisit APBN.
• Debat: Proyek dianggap tidak urgent dibanding perbaikan infrastruktur Jawa-Sumatera.

C. Larangan Ekspor Nikel & CPO

• Tujuan: Dorong industri hilir.
• Efek samping:
  • Investor asing (EU) gugat lewat WTO.
  • Harga nikel dunia turun, pendapatan ekspor merosot.

3. Prospek & Solusi

A. Peluang 2024–2025

• Bonus demografi: 70% penduduk usia produktif bisa jadi mesin pertumbuhan – jika disertai lapangan kerja.
• EV Battery Hub: Potensi jadi pemain global baterai lithium (dengan investasi China).

B. Langkah Mendesak

✅ Reformasi subsidi: Alihkan dari BBM ke sektor produktif (pertanian, UMKM).
✅ Stop impor pangan: Revitalisasi lahan pertanian & benih unggul.
✅ Perkuat industri kecil: 64 juta UMKM tapi hanya 20% punya akses digital.
✅ Transparansi APBN: Tekan korupsi (e.g., kasus korupsi bansos Rp14 triliun).

C. Peringatan untuk Pemerintah Baru

• Prabowo-Gibran harus pilih:
  • Ekonomi kerakyatan (subsidi, proteksi UMKM) vs.
  • Ekonomi neoliberal (pro-investor asing, pasar bebas).