Korupsi

Epidemi yang Tak Kunjung Usai

1. Fakta & Data Terkini (2024)

• Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023: Indonesia peringkat 115 dari 180 negara (skor 34/100), stagnan dalam dekade terakhir (Transparency International).
• Total Kerugian Negara (2019–2024): Rp189 triliun (data KPK) — setara dengan anggaran kesehatan 2 tahun.
• Sektor Paling Rawan:
  1. Proyek Infrastruktur (e.g., korupsi jalan tol, IKN).
  2. Bansos & Dana Desa (e.g., kasus korupsi Rp14 triliun di Kemensos).
  3. Pajak & Bea Cukai (e.g., kasus Gayus Tambunan, Rafael Alun).

2. Kasus Besar yang Mengguncang (2020–2024)

A. Korupsi BTS 4G Kominfo (Rp8,3 triliun)

• Pelaku: Johnny G. Plate (Menkominfo) + 5 pejabat.
• Modus: Mark-up anggaran dan proyek fiktif.

B. Skandal Impor Baja (Rp22 triliun)

• Pelaku: Pengusaha dan pejabat Kemenperin.
• Dampak: Industri baja nasional kolaps karena banjir impor ilegal.

C. Korupsi Dana COVID-19 (Rp40 triliun)

• Pelaku: Juliari Batubara (Mensos), mantan pejabat Kemenkes.
• Ironi: Uang untuk rakyat miskin dikorupsi di tengah pandemi.

3. Modus Korupsi "Klasik" yang Masih Berlaku

• Mark-up Proyek: Anggaran dibengkakkan (e.g., harga semen Rp500 ribu/sak di LKPP, tapi dibeli Rp1,2 juta).
• Suap Lelang: Pejabat dan pengusaha kolusi menangkan tender.
• Budget Gaming: Dana dialihkan ke rekening pribadi (e.g., kasus dana hibah Pemda).
• Fiktif Penerima Bansos: Nama penerima dibikin fiktif (e.g., kasus Kemensos).

4. Penyebab Korupsi Sistemik

A. Oligarki Politik

• Politik Mahal: Calon pejabat butuh modal besar, lalu "balik modal" dengan korupsi.
• Dinasti Korup: Keluarga pejabat menguasai proyek pemerintah (e.g., kasus Ratu Atut di Banten).

B. Lemahnya Penegakan Hukum

• Hukuman Ringan: Koruptor sering divonis <5 tahun penjara + denda kecil.
• Pembebasan Kontroversial:
  • Djoko Tjandra kabur ke PNG, bebas setelah divonis.
  • Samin Tan (koruptor BLBI) bebas dengan uang tebusan.

C. Budaya "Sogok" yang Mengakar

• Pungli: Masih marak di pelayanan publik (e.g., SIM, BPJS).
• Perizinan Berbelit: Dipakai sebagai alat pemerasan.

5. Dampak Korupsi bagi Masyarakat

• Kemiskinan: Dana pendidikan/kesehatan dikorup → layanan publik buruk.
• Ketimpangan: 1% elite kuasai 50% kekayaan nasional (Oxfam).
• Kerusakan Lingkungan: Proyek korup abaikan AMDAL (e.g., deforestasi illegal).

6. Upaya Pemberantasan & Tantangannya

A. Peran KPK yang Melemah

• Revisi UU KPK (2019):
  • KPK kini di bawah pemerintah (kehilangan independensi).
  • Izin penyadapan harus melalui Komisi III DPR.
• Kasus Pegawai KPK: Banyak penyidik senior dipecat/dinonaktifkan.

B. Gerakan Masyarakat Sipil

• Indonesia Corruption Watch (ICW): Laporkan 1.200+ kasus korupsi/tahun.
• Petisi #SaveKPK: Ditolak DPR dengan alasan "kedaulatan hukum".

C. Solusi yang Diperlukan

✅ Hukuman Lebih Berat:

• Pasal korupsi masuk kejahatan luar biasa (hukuman mati untuk kerugian >Rp1 triliun).
• Sita seluruh kekayaan koruptor + larangan politik seumur hidup.
  ✅ Transparansi Anggaran:
• Proyek pemerintah wajib open bidding dan dipantau publik.
• Gunakan teknologi blockchain untuk lacak aliran dana.
  ✅ Reformasi Politik:
• Larangan mantan koruptor nyaleg (masih bisa lewat loophole).
• Pendanaan kampanye diawasi ketat.

7. Kesimpulan

Korupsi di Indonesia ibarat "kanker ganas":

• Gejalanya (proyek fiktir, suap) sudah kronis.
• Obatnya (politik bersih, penegakan hukum tegas) belum diminum serius.

Tanpa perubahan sistemik, Indonesia akan terus jalan di tempat sebagai negara korup.